Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satu Data Kabupaten Banyumas yang bertempat di Ruang Krenova Bapperida Kabupaten Banyumas pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Bapperida selaku Koordinator Satu Data sekaligus Pembina Data Geospasial, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas selaku Pembina Data Statistik, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas selaku Walidata Daerah. Rapat ini digelar guna membahas perkembangan evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), dan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) dalam rangka memantapkan tata kelola data pembangunan yang terpadu dan akuntabel.

Selain perkembangan evaluasi kinerja, forum mendiskusikan rencana revisi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data yang disesuaikan dengan aturan terbaru seperti Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintahan Daerah. Pertemuan juga membahas keberhasilan pelaporan E-Walidata SIPD RI melalui Keputusan Bupati Nomor 578 Tahun 2026, implementasi Nota Kesepakatan Sinergi Penyelenggaraan Informasi Geospasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), penetapan Daftar Data 2026, hingga pengajuan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan demi memperkuat infrastruktur SDM data di Kabupaten Banyumas. Kemudian dibahas juga terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Harapan ke depan dapat dimanfaatkan untuk intervensi berbagai program pemerintah dengan tetap menjamin perlindungan dan keamanan data secara optimal. (est)